English
Indonesian
Pemerintah hingga kini masih terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) guna mengurangi dampak pemanasan global akibat efek rumah kaca. Misalnya saja melalui Gerakan Sejuta PLTS Atap untuk gedung pemerintahan, rumah tangga, hingga industri. Langkah ini sebagai salah satu strategi masif yang harapannya dapat mendorong target 23% bauran EBT. Di Provinsi Maluku, program PLTS atap mulai digaungkan sejak tahun 2020. Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE telah memasang PLTS Atap pada delapan gedung instansi pemerintah
Guna lebih menarik penggunaan PLTS Rooftop di Provinsi Maluku, New Zealand Maluku Access to Renewable Energy Support (NZMATES) memberikan sosialisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap kepada sektor komersial pada Selasa, 6 Juni 2023 lalu. Harapannya dengan sosialisasi ini, private sector lebih melirik manfaat pemasangan PLTS atap. Program Manager NZMATES Safitri Y. Baharuddin, dalam sambutannya menjelaskan komitmen NZMATES untuk mendukung penuh penyerapan energi yang terjangkau, andal, dan terbarukan di Provinsi Maluku.
“Kami mendukung program PLTS Atap yang dilaksanakan oleh Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Kolaborasi dan koordinasi antara NZMATES, Dinas ESDM Provinsi Maluku dan Ditjen EBTKE senantiasa dilakukan untuk memastikan bahwa program dapat berjalan dan dimanfaatkan dengan baik. NZMATES juga berkomitmen dan terbuka untuk berkolaborasi bukan hanya dengan para mitranya namun juga dengan pihak-pihak yang ingin bersinergi untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Maluku”, kata Safitri.
Koordinator Investasi dan Kerjasama Direktorat Aneka EBT, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Praptono Adhi yang hadir secara daring menyampaikan paparannya mengenai kebijakan program dan keekonomian penggunaan PLTS atap. Adhi juga menjelaskan sejauh apa komitmen pemerintah dalam penurunan emisi karbon, krisis energi, dan potensi EBT melalui penggunaan energi bersih bersumber dari energi baru terbarukan. Ia juga menyebutkan jika penggunaan EBT juga menambah target bauran energi yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Tak hanya itu, Adhi juga menjelaskan bagaimana jika masyarakat tertarik untuk memasang PLTS atap. Pada paparannya, ia menjelaskan tahapan pemasangan PLTS atap oleh badan usaha jasa penunjang.
Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Adhi, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN MMU, Maman Sulaeman menyambut baik trend pemasangan PLTS atap di kota besar. Meskipun saat ini biaya pemasangan masih menjadi kendala. Maman juga menjelaskan kerjasama dengan swasta sangat membantu meningkatkan bauran energi, khususnya penggunaan EBT sebagai sumber energi utama. Saat ini, PLN MMU juga terus berupaya untuk menggunakan sumber energi yang efisien guna melistriki wilayah MMU.
Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Koordinator Fungsional Perencanaan DKP, Mulyadi menjelaskan gambaran dan pengalamannya selama menggunakan PLTS atap pada bangunan DKP. Sejak pengoperasian PLTS atap disana, terasa dampak yang sangat positif. Misalnya, semakin meningkatnya nilai properti karena adanya tambahan sumber energi yang baru hingga penghematan biaya yang luar biasa terasa. Hal ini dapat dilihat dengan pengurangan biaya listrik bulanan sebesar 40-50 persen. Mulyadi juga menyampaikan bahwa kedepan, perlu dukungan anggaran agar pembangunan dan pemasangan instalasi sistem PLTS atap dapat terpasang pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga, nilai pemanfaatannya bisa lebih maksimal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Sosialisasi ditutup dengan pemaparan terakhir dari Ekonom Bank Indonesia (BI), Hafidh Amrullah dan diskusi antara narasumber dan tamu undangan yang hadir. Hafidh menyampaikan bagaimana peran BI sebagai bank sentral dalam kebijakan ekonomi hijau saat ini. Misalnya saja inisiatif keuangan hijau BI yang telah dimulai sejak 2010, dan direaktivasi pada 2019 lalu.
Kebijakan ini juga berdasar pada dampak perubahan iklim yang dipandang sebagai risiko terbesar dalam jangka menengah hingga panjang, namun kepedulian perubahan iklim saat ini masih relatif rendah. Padahal, perubahan iklim juga memberikan ancaman bagi perekonomian global. Hafidh menambahkan bahwa Indonesia saat ini berpeluang besar dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, kaitannya dalam investasi hijau menggunakan infrastruktur EBT guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Provinsi Maluku juga dapat turut ambil bagian, mengingat potensi besar EBT di Maluku.
